Soal Ilmu Pemerintahan Tentang Tata Hukum Pemerintahan Lengkap Jawaban

Berikut ini adalah salah contoh soal pilihan ganda tentang tata hukum pemerintahan lengkap jawaban yang kami sajikan kepada yang membutuhkannya. Kami harap dengan soal ini dapat membantu siapa saja yang lagi belajar maupun yang mengajar tentang materi tata hukum pemerintahan.
 
 
  1. Yang termasuk pemerintahan yang buruk menurut F. Isywara adalah sebagai berikut....
    a. Monarki
    b. Aristokrasi
    c. Oligarchi
    d. Polity
    Jawaban: c
  2. Pengambilan keputusan pemerintah terhadap suatu kasus yang sama yang sesuai dengan asas kesamaan dalam pengambilan keputusan adalah....
    a. Diputuskan berdasarkan keputusan yang telah ada
    b. Diputuskan secara kasus per kasus dengan memperhatikan sifatnya masing-masing
    c. Menjadi kewenangan penuh pemerintah
    d. Keputusan yang telah dikeluarkan belum pasti mempunyai kekuatan hukum tetap
    Jawaban: b
  3. Wilayah kerja instansi vertikal berada pada....
    a. Wilayah daerah yang sama dengan wilayah administratif pemerintahan
    b. Wilayah pemerintahan pusat
    c. Wilayah aparatur pemerintah
    d. Wilayah pusat dan daerah pemerintah
    Jawaban: a
  4. Perlunya pembangunan fasilitas umum seperti pasar, pelabuhan, dan taman parkir adalah usaha membangun pemerintahan yang baik dalam....
    a. Fungsi utama pemerintahan
    b. Membangun demi pertumbuhan ekonomi
    c. Perlindungan kepada masyarakat
    d. Kesejahteraan masyarakat sebagai fungsi pelayanan
    Jawaban: b
  5. Pemerintah membuat peraturan lalu lintas adalah bentuk perilaku pemerintah dalam tindakan....
    a. nyata
    b. hukum
    c. antisipasi
    d. lapangan
    Jawab:
    b. benar
  6. Hukum Tata Pemerintahan adalah keseluruhan aturan hukum yang mengikat alat-alat perlengkapan negara yang menjalankan kekuasaannya. Yang merupakan alat-alat perlengkapan adalah....
    a. Pejabat negara
    b. Perlengkapan kantor
    c. Perundang-undangan
    d. Masyarakat
    Jawaban: a
  7. Miriam Budiardjo menyimpulkan bahwa setiap negara terlepas dari ideologinya, mempunyai fungsi yang di antaranya adalah....
    a. Keadilan
    b. Kebebasan
    c. Penguasa
    d. Pembuat undang-undang
    Jawaban: a
  8. Adanya local state government (pemerintahan lokal) adalah konsekuensi dari penerapan....
    a. Negara kesatuan
    b. Bentuk Negara republik
    c. Dekonsentrasi
    d. Desentralisasi
    Jawaban: c
  9. Lembaga yang mempunyai kewenangan melaksanakan fungsi administrasi negara adalah....
    a. Eksekutif
    b. Yudikatif
    c. DPR
    d. DPD
    Jawaban: a
  10. Good governance berarti tata pemerintahan yang baik, artinya pemerintah yang....
    a. Memperhatikan kepentingan rakyat
    b. Memperhatikan kesejahteraan rakyat
    c. Mentaati hukum
    d. Melanggar hukum
    Jawaban: c
  11. Faktor pendukung pencapaian standar pelayanan minimal disebut standar...
    a. Baku
    b. Teknis
    c. Operating procedure
    d. Operasional
    Jawaban: b
  12. Asas tertib penyelenggaraan negara yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
    a. Asas yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban
    b. Asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan
    c. Asas mendahulukan kesejahteraan umum
    d. Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan
    Jawaban: d
  13. Peraturan perundang-undangan dalam negara modern pembuatannya tidak berada dalam satu tangan, yang termasuk di dalamnya adalah....
    a. Presiden dan menteri
    b. Gubernur dan bupati/walikota
    c. Pemerintah daerah dan para asistennya
    d. Semua departemen dan pemerintahan daerah
    Jawaban: d
  14. Hukum tata pemerintahan mengatur hukum yang berkaitan dengan perbuatan pemerintah dalam menjalankan tugasnya yang khusus. Pengertian "pemerintah" tersebut diartikan sebagai....
    a. Badan hukum publik
    b. Hukum publik
    c. Negara
    d. Kekuasaan
    Jawaban: a
  15. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maka undang-undang harus mengatur mengenai....
    a. Undang-undang tidak perlu mengatur sanksi terlebih dahulu
    b. Tidak adanya penampungan untuk masyarakat melakukan adusan dan tuntutan
    c. Asas dan premis mana yang tidak boleh dijabarkan
    d. Pelimpahan dapat dilakukan kepada swasta
    Jawaban: c
  16. Pimpinan peradilan tata usaha negara terdiri dari....
    a. Ketua dan wakil ketua
    b. Ketua dan hakim anggota
    c. Ketua dan panitera
    d. Ketua dan sekretaris ketua
    Jawaban: b
  17. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk berdasarkan....
    a. Undang-Undang
    b. Peraturan Pemerintah
    c. Keputusan Presiden
    d. Keputusan Menteri Hukum dan HAM
    Jawaban: c
  18. Menurut Logemann, asas-asas kepegawaian yang paling penting yaitu....
    a. Masuk dan pulang kerja tepat waktu
    b. Menunda pekerjaan
    c. Menjalankan pekerjaan dengan sebaik-baiknya
    d. Melaksanakan tugas tepat waktu meskipun sering datang terlambat
    Jawaban: c
  19. Balas jasa atau penghargaan atas hasil kerja seseorang disebut....
    a. Tunjangan
    b. Penghasilan
    c. Gaji
    d. Insentif
    Jawaban: c
  20. Pengangkatan pegawai negeri sipil dilakukan secara objektif dalam hal....
    a. Latar belakang pendidikan
    b. Keterampilan yang dimiliki
    c. Penilaian selama proses penerimaan
    d. Mengisi formasi yang kosong
    Jawaban: d
  21. Untuk menegakkan setiap peraturan perundang-undangan maka harus ada....
    a. Pengawasan intern
    b. Pengawasan ekstern
    c. Pejabat yang berwenang menegur
    d. Sanksi yang sifatnya tegas
    Jawaban: d
  22. Perlawanan terhadap korupsi dapat dilakukan dari titik manapun karena korupsi sudah mewabah dan berjangkit di mana-mana. Pendapat tersebut dikemukakan oleh....
    a. Agus Dwiyanto
    b. Bambang Widjojanto
    c. Set Hussein Alatas
    d. Gunar Myrdal
    Jawaban: b
  23. Pelaksanaan kekuasaan dan kewenangan kebijakan operasional merupakan pertanggungjawaban....
    a. Privat
    b. Publik
    c. Bersama
    d. Tanggung renteng
    Jawaban: b
  24. Pengawasan pemerintah dilakukan terhadap kegiatan pemerintah dalam....
    a. Sebatas keuangan negara
    b. Penyelenggaraan pemerintahan dan layanan umum
    c. Hubungan dalam dan luar negeri
    d. Pemilihan pemimpin pusat dan daerah
    Jawaban: b
  25. Penyebab utama terjadinya tindakan korupsi meski sudah dilakukan pengawasan adalah....
    a. Kekuasaan
    b. Hukum yang buruk
    c. Pengawasan yang kurang
    d. Korupsi menjadi sebuah tradisi turun-menurun
    Jawaban: a
  26. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga formal dirasa kurang memuaskan sehingga masyarakat berinisiatif membentuk....
    a. Massa untuk berdemonstrasi menyuarakan rakyat
    b. Organisasi kelompok terpadu
    c. Organisasi kemasyarakatan
    d. Satuan untuk mengganti susunan pemerintah
    Jawaban: c
  27. Pengawasan represif terhadap kebijakan daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota dilakukan oleh....
    a. Menteri Dalam Negeri
    b. Menteri Keuangan
    c. Gubernur
    d. DPRD
    Jawaban: c
  28. Hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada pegawai negeri sipil yang paling ringan adalah....
    a. Teguran tertulis
    b. Teguran lisan
    c. Penundaan kenaikan gaji berkala
    d. Pernyataan tidak puas secara tertulis
    Jawaban: b
  29. Hukum Hammurabi di Kerajaan Babylonia berisi mengenai ketentuan HAM, yaitu hak....
    a. Kaum budak
    b. Mempertahankan diri
    c. Hidup
    d. Bernegara
    Jawab:
    a. benar
  30. Lahirnya Magna Charta disebabkan karena....
    a. Perselisihan agama yang terus terjadi
    b. Banyaknya kejahatan dan pencurian
    c. Raja yang berkuasa secara absolut
    d. Perang dunia yang mengorbankan jiwa dan harta yang tidak terhitung
    Jawab:
    c. benar
  31. Instrumen hak asasi manusia yang diatur dalam Piagam ASEAN adalah mengenai pemajuan HAM dan....
    a. Kebebasan dasar
    b. Kebebasan hidup
    c. Hak anak
    d. Hak perempuan
    Jawaban: a
  32. Hukum dan keadilan dianggap tidak mampu lagi memberikan keadilan karena upaya supremasi hukum di Indonesia hanya bersandarkan pada....
    a. Nilai-nilai kepatutan
    b. Paradigma positivistik
    c. Norma dogmatis
    d. Norma pragmatis
    Jawaban: b
  33. Salah kira (dwaling) dalam membuat ketetapan menurut hukum administrasi negara berarti....
    a. Dilakukan di bawah ancaman
    b. Terjadi kekhilafan sehingga keputusannya tidak sah
    c. Ketetapan dilakukan karena adanya unsur penipuan
    d. Terjadi penyuapan
    Jawaban: b
  34. Penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan undang-undang disebut....
    a. Lisensi
    b. Izin
    c. Konsesi
    d. Dispensasi
    Jawaban: b
  35. Menurut IMF dan Bank Dunia, satu-satunya lembaga yang menjadi penghambat bagi proses terjadinya globalisasi ekonomi adalah....
    a. Negara
    b. Kepala negara
    c. Pengaruh globalisasi
    d. Hancurnya ekonomi dunia
    Jawaban: a
  36. Money politic yang sudah tidak asing bagi masyarakat adalah salah satu bentuk penyelewengan berbentuk korupsi....
    a. Nepotisme
    b. Transaktif
    c. Politik
    d. Birokrasi
    Jawaban: c
  37. Lembaga negara yang berwenang melakukan judicial review adalah...
    a. Majelis Permusyawaratan Rakyat
    b. Presiden
    c. Mahkamah Agung
    d. Mahkamah Konstitus
    Jawaban: d
  38. Peraturan mengenai pegawai negeri terdapat dalam....
    a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun
    b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun
    c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun
    d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun
    Jawaban: c
  39. Dalam pelaksanaan hukum tata pemerintahan yang diutamakan adalah sanksi....
    a. Administratif
    b. Denda
    c. Kurungan
    d. Hukuman mati
    Jawaban: a
  40. Selain keadilan, hukum yang baik harus memiliki muatan nilai-nilai asasi hukum yaitu....
    a. Kesetaraan
    b. Kedamaian
    c. Kejujuran
    d. Kepatutan
    Jawaban: a
  41. Perbuatan penguasa dianggap melanggar hukum dalam hal....
    a. Menjaga kewibawaan negara
    b. Menjalankan hubungan dengan luar negeri
    c. Merugikan rakyat
    d. Menjalankan fungsi kesejahteraan
    Jawab:
    c. benar
  42. Peradilan Tata Usaha Negara sebagai suatu lembaga peradilan atas tindakan pemerintah/penguasa berperan mewujudkan....
    a. demokrasi pancasila
    b. demokrasi terpimpin
    c. negara hukum
    d. keadilan
    Jawab:
    a. benar
Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini semoga soal pilihan ganda tentang tata hukum pemerintahan lengkap jawaban. Semoga dapat bermanfaat bagi yang membutuhkannya

0 Response to "Soal Ilmu Pemerintahan Tentang Tata Hukum Pemerintahan Lengkap Jawaban"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel