Tuesday, October 24, 2017

Soal Ilmu Pemerintahan Tentang Sistem Pemerintahan Daerah Lengkap Jawaban

Di bawah ini terdapat soal pilihan ganda tentang sistem pemerintahan daerah lengkap jawaban. Semoga soal ini bisa membantu dalam mengevaluasi pemahaman sistem pemerintah daerah.
 
 
  1. Jika pemerintah daerah memiliki suatu tingkat kebebasan tertentu untuk melaksanakan pilihan tindakan, maka model hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang digunakan adalah model …
    a. Agensi
    b. Interaksi
    c. Otonomi relatif
    d. Partnership
    Jawaban: d
  2. PNS Daerah antara lain bertugas pada instansi …
    a. Kantor Pelayanan Pajak
    b. Kantor Urusan Agama
    c. Dinas Pendidikan
    d. Pengadilan Negeri
    Jawaban: c
  3. Jabatan structural eselon IIa pada perangkat daerah provinsi antara lain… 
    a. Kepala biro
    b. Kepala dinas
    c. Kepala kantor
    d. Direktur RSUD
    Jawaban: b
  4. Setiap penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali merupakan …
    a. Penerimaan daerah
    b. Pendapatan daerah
    c. Pembiayaan daerah
    d. Pembelanjaan daerah
    Jawaban: c
  5. APBD merupakan alat politik, jika digunakan untuk … 
    a. Mengendalikan efisiensi pengeluaran
    b. Menentukan indicator kinerja dan tingkat pencapaian strategi
    c. Menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi
    d. Memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut
    Jawaban: d
  6. Aktivitas yang dilakukan pada tahap budget preparation dalam proses penyusunan APBD adalah …
    a. Mengumpulkan system informasi akuntansi
    b. Membuat taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan
    c. Mencari argumen yang rasional tentang pendapatan dan pengeluaran daerah
    d. Mengukur kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan anggaran yang direncanakan
    Jawaban: b
  7. Fungsi DPRD untuk membuat peraturan daerah bersama kepala daerah merupakan fungsi ...
    a. Angket
    b. Budget
    c. Kontrol
    d. Legislasi
    Jawaban: d
  8. Hak anggota DPRD untuk mengajukan rancangan Peraturan Daerah merupakan hak ......
    a. Angket
    b. Inisiatif
    c. Kontrol
    d. Legislasi
    Jawaban: b
  9. Alat kelengkapan DPRD yang bertugas membahas persoalan besar yang akan diputuskan DPRD adalah ...
    a. Komisi DPRD
    b. Panitia Musyawarah
    c. Fraksi DPRD
    d. Badan Kehormatan
    Jawaban: b
  10. Fraksi DPRD antara lain memiliki tugas ...
    a. Menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat 
    b. Mengamati etika dan moral anggota DPRD
    c. Memberikan saran dan pendapat kepada pimpinan DPRD
    d. Mengkaji dan membahas APBD yang diajukan kepala daerah
    Jawaban: a
  11. Fungsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memandirikan masyarakat, antara lain ...
    a. Membantu perkreditan
    b. Memberikan penyuluhan
    c. Menata lingkungan
    d. Mengurus fakir miskin
    Jawaban: b
  12. Bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain adalah ...
    a. Pengaturan pedagang kaki lima
    b. Perlindungan dari banjir
    c. Pemeliharaan hutan
    d. Pasar
    Jawaban: c
  13. Metode pelayanan masyarakat yang dapat digunakan unruk pelayanan yang bersifat unik seperti pencemaran adalah metode ...
    a. Monopoli
    b. Mandiri
    c. Terpadu
    d. Kontrak
    Jawaban: d
  14. Metode sistem terpadu dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat digunakan untuk jenis pelayanan ...
    a. Penerbitan surat ijin mendirikan bangunan
    b. Pembuatan taman rekreasi
    c. Pembangunan pembangkit listrik
    d. Pemberian tanah untuk bangunan sekolah
    Jawaban: a
  15. Kendala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersumber dari pengaruh lingkungan birokrasi antara lain ...
    a. Kesenjangan pemerintah dan masyarakat
    b. Keterampilan birokrat
    c. Kepekaan birokrat
    d. Keterbukaan pemerintah
    Jawaban: d
  16. Pengawasan yang efektif antara lain memiliki karakteristik edukatif, maksudnya adalah ...
    a. Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan dari rencana semula
    b. Memberikan perlindungan bagi yang tidak salah
    c. Membimbing agar pelaksana meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan tugasnya
    d. Menindak terhadap hal-hal yang negatif
    Jawaban: c
  17. Jika pemerintahan daerah diartikan sebagai pemerintahan lokal, maka pemerintahan daerah adalah …
    a. Organisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
    b. Kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintahan daerah
    c. Organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan
    d. Wilayah pemerintahan atau daerah otonom dalam konteks Indonesia
    Jawaban: b
  18. Karakteristik local state government antara lain …
    a. Hubungan pusat dengan daerah hanya hubungan pengawasan
    b. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan pegawai daerah
    c. Penyelenggaraan urusan dibiayai dari sumber keuangan sendiri
    d. Kewenangan pejabat pemerintah pusat terbatas
    Jawaban: d
  19. Penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya sebagai usaha untuk mewujudkan demokrasi dalam pemerintahan negara merupakan…
    a. Desentralisasi fungsional
    b. Desentralisasi jabatan
    c. Desentralisasi kenegaraan
    d. Desentralisasi teritorial
    Jawaban: c
  20. Jika penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya ada, maka prinsip otonomi yang digunakan adalah …
    a. Nyata
    b. Luas
    c. Bertanggung jawab
    d. Desentralisasi
    Jawaban: a
  21. Jika urusan yang diserahkan kepada daerah diperinci secara tegas, maka ajaran rumah tangga yang digunakan adalah …
    a. Riil
    b. Luas
    c. Formil
    d. Materiil
    Jawaban: d
  22. Maksud dan tujuan penyerahan kewenangan kepada pemerintah di daerah secara operasional adalah …
    a. Menjaga keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia
    b. Melaksanakan ketentuan dan amanat UUD 1945
    c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
    d. Menertibkan pelaksanaan tata pemerintahan menuju good governance
    Jawaban: c
  23. Dalam konteks otonomi daerah, kewajiban vertikal mengandung pengertian sebagai …
    a. Kekuasaan untuk mengatur dan mengelola sendiri pemerintahan
    b. Kekuatan untuk menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya 
    c. Kekuatan untuk menjalankan pemerintahan dalam ikatan negara
    d. Kemampuan untuk memaksakan kehendak
    Jawaban: c
  24. Pengawasan dalam bentuk supervisi dan inspeksi merupakan pengawasan ...
    a. Internal
    b. Eksternal
    c. Langsung
    d. Tidak langsung
    Jawaban: c
  25. Wujud pengawasan represif terhadap penyelenggraan pemerintahan daerah antara lain ... 
    a. Pengesahan pejabat berwenang terhadap peraturan daerah
    b. Pembatalan peraturan daerah
    c. Pemberlakuan standar pelayanan minimal
    d. Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah
    Jawaban: b
  26. Inspektorat kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dalam hal ...
    a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten
    b. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten
    c. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
    d. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
    Jawaban: a
  27. Out put pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah ...
    a. Kesimpulan
    b. Rekomendasi
    c. Temuan
    d. Opini
    Jawaban: d
  28. Lembaga perwakilan rakyat yang bertugas menyalurkan aspirasi dalam kaitan dengan hak orang asli Papua adalah ...
    a. Majelis Rakyat Papua
    b. Dewan Perwakilan Rakyat Papua
    c. Lembaga Adat
    d. DPR Kabupaten
    Jawaban: a
  29. Lembaga yang berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di bidang kerukunan masyarakat adalah ...
    a. Majelis Permusyawaratan Ulama
    b. Mahkamah Syariah
    c. Lembaga Wali Nanggroe
    d. Lembaga Adat
    Jawaban: d
  30. Otonomi Khusus DKI Jakarta lebih difokuskan pada tingkat ...
    a. Kota
    b. Kabupaten
    c. Kabupaten/kota administratif
    d. Provinsi
    Jawaban: d
  31. Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950, pembentukan DPRD di Daerah Istimewa Jogjakarta dilakukan melalui mekanisme...
    a. Pengangkatan oleh sultan
    b. Pengangkatan langsung
    c. Pemilihan umum
    d. Permufakatan rakyat
    Jawaban: c
  32. Kriteria internal dalam pembagian urusan pemerintahan antar susunan pemerintahan antara lain …
    a. Akuntabilitas pemerintah daerah
    b. Potensi daerah
    c. Perimbangan antardaerah
    d. Eksternalitas antardaerah
    Jawaban: d
  33. Jika urusan daerah ditentukan secara limitatif, maka pendekatan pembagian kewenangan yang digunakan adalah…
    a. Agency
    b. Ultravires
    c. General competence
    d. Open en arrangement
    Jawaban: b
  34. Agar organisasi pemerintah daerah dapat dibedakan antara satuan organisasi yang melaksanakan tugas pokok dengan tugas penunjang, maka asas yang digunakan dalam penyusunan organisasi pemerintah daerah adalah …
    a. Akordion
    b. Keluwesan
    c. Pendelegasian wewenang
    d. Jalur dan staf
    Jawaban: d
  35. Unsur pelaksana otonomi daerah pada pemerintah daerah adalah …
    a. Sekretariat daerah
    b. Inspektorat daerah
    c. Dinas daerah
    d. Lembaga teknis daerah
    Jawaban: c
  36. Jenis analisis jabatan yang bertujuan untuk menentukan nilai masing-masing jabatan dalam suatu organisasi adalah …
    a. Job analysis for setting rates
    b. Job analysis for training purposes
    c. Job analysis for personnel spesification
    d. Job analysis for method improvements
    Jawaban: a
  37. Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah dibebankan pada APBD yang bersumber dari…
    a. Dana alokasi umum
    b. Dana alokasi khusus
    c. Dana perimbangan
    d. Dana darurat
    Jawaban: a
  38. Pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS Daerah agar mampu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dilakukan melalui …
    a. Diklat dalam Jabatan
    b. Diklat Prajabatan
    c. Diklat Fungsional
    d. Pengembangan melalui Transfer
    Jawaban: a
Demikianlah soal pilihan ganda tentang sistem pemerintahan daerah lengkap jawaban. Semoga postingan ini bisa mencapai tujuannya untuk mempermudah anda mempelajari materi sistem pemerintah daerah.
 
#contoh soal essay pkn tentang sistem pemerintahan, soal tentang sistem pemerintahan presidensial, pertanyaan tentang sistem pemerintahan di berbagai negara, contoh soal bentuk pemerintahan, soal essay tentang sistem pemerintahan parlementer, pertanyaan sulit tentang sistem pemerintahan, soal pilihan ganda tentang bentuk negara, soal pilihan ganda tentang sistem pembagian kekuasaan negara republik indonesia

Artikel Terkait


EmoticonEmoticon